Kemendagri Didesak Cabut Izin Ormas yang Lakukan Kekerasan usai Demo Jakarta, Pengamat: Terorganisir

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, meminta pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang terbukti terlibat dalam aksi kekerasan setelah demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026. Bambang secara khusus meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi hingga mencabut izin organisasi yang terbukti melakukan kekerasan. Menurutnya, tindakan tersebut diperlukan apabila keterlibatan organisasi dalam insiden kericuhan dapat dibuktikan melalui proses hukum. Pernyataan itu disampaikan Bambang menyusul dugaan keterlibatan ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya dalam kericuhan pascademonstrasi. Insiden tersebut juga dikaitkan dengan meninggalnya seorang warga sipil yang diduga menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Kericuhan terjadi setelah sebagian demonstran yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) meninggalkan lokasi. Sebagian massa masih bertahan di sekitar Gerbang DPR RI dan melanjutkan orasi hingga situasi berubah semakin tidak kondusif pada sore hingga malam hari. Di tengah situasi tersebut, sekelompok orang dilaporkan turun dari sekitar tujuh truk di kawasan Slipi. Editor: Djohan Nur Uploader: Djohan Nur #GRIBjaya #ormas #hercules #demo